Timur Tengah memanas, Trump marah ke Oman karena dekat dengan Iran, UEA dan Arab Saudi ikut murka

 Ketegangan di kawasan Timur Tengah kembali memanas setelah muncul laporan bahwa mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, meluapkan kemarahan terhadap Oman.

Pemicu utama konflik ini adalah kedekatan Oman dengan Iran yang dianggap Washington semakin mengganggu stabilitas kawasan Teluk.

Sikap Oman yang tetap mempertahankan jalur diplomasi dengan Teheran disebut membuat Amerika Serikat semakin geram.

Trump bahkan dikabarkan mengeluarkan pernyataan keras yang memperingatkan Oman agar tidak terlalu dekat dengan Iran dalam isu Selat Hormuz.

Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi keras dari sekutu dekat AS di kawasan, yakni Uni Emirat Arab (UEA) dan Arab Saudi.

Kedua negara itu menilai langkah Oman berpotensi melemahkan tekanan terhadap Iran di tengah konflik regional yang semakin rumit.

Situasi ini semakin memperkeruh hubungan antarnegara Teluk yang sebelumnya sudah dipenuhi ketegangan geopolitik dan kepentingan energi.

Pasar global pun ikut bereaksi karena Selat Hormuz menjadi jalur vital distribusi minyak dunia yang sangat sensitif terhadap konflik.

Kini, perhatian dunia tertuju pada kemungkinan eskalasi baru yang dapat memperluas konflik di Timur Tengah jika diplomasi tidak segera meredakan ketegangan.

Seperti diketahui, Pemerintahan Presiden Donald Trump dilaporkan meningkatkan tekanan terhadap Oman, salah satu sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah, agar menjauh dari Iran.

Setelah berbulan-bulan mempertahankan posisi netral dalam konflik AS-Iran, Muscat kini menghadapi tuntutan untuk memilih pihak. 

AS bahkan mendesak Oman untuk memutus hubungan diplomatik dengan Iran.

Menurut pejabat AS dan Arab yang dikutip The Wall Street Journal, Senin (1/6/2026), Washington semakin memandang pendekatan Oman terhadap Teheran sebagai sikap yang bertentangan dengan kepentingan Amerika.

Pada awal perang AS-Iran, Oman berupaya membuka jalur komunikasi dengan Teheran. Menurut para pejabat Arab, upaya tersebut membantu negara-negara Teluk membuka kembali koridor penerbangan dan menjadi keberhasilan diplomatik yang dimungkinkan oleh posisi netral Muscat.

Namun tiga bulan kemudian, sikap yang sama justru memicu kecurigaan Washington.

Menurut dua pejabat Arab, selama perang, Oman berusaha menjaga keseimbangan antara AS sebagai sekutu lamanya dan Iran sebagai tetangga kuat di seberang Selat Hormuz. Strategi itu dimaksudkan untuk meningkatkan peluang terciptanya perdamaian jangka panjang.

Akan tetapi, posisi Oman sebagai negara Arab yang masih dapat diterima kedua belah pihak kini semakin terancam. Jika secara terbuka berpihak kepada AS, Oman berisiko menghadapi serangan seperti yang dialami sejumlah negara Teluk selama konflik.

"Oman telah membuka pintu bagi kritik dan sorotan yang tidak diinginkan terhadap negara yang selama ini bangga dengan kebijakan luar negerinya yang tidak memihak," kata Sanam Vakil, Direktur Timur Tengah di lembaga kajian Chatham House.

Menurutnya, ancaman dari pemerintahan Trump "menyoroti persepsi di sebagian kalangan Amerika bahwa Oman bersimpati kepada Iran."

Ancaman sanksi dan serangan

Dalam beberapa hari terakhir, pemerintahan Trump disebut mengancam Oman dengan sanksi bahkan serangan militer setelah penilaian intelijen baru menyimpulkan Muscat berencana bergabung dengan Iran dalam mengenakan pungutan terhadap kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz.

Menteri Informasi Oman Abdulla Al-Harrasi menolak mengomentari secara langsung tekanan AS agar negaranya memutus hubungan dengan Iran.

Namun ia menegaskan, "Oman siap bekerja sama dengan Amerika Serikat dan seluruh mitra yang bertanggung jawab untuk mempromosikan stabilitas, mencegah gangguan, dan melindungi kepentingan strategis bersama kita."

Gedung Putih, ketika dimintai komentar mengenai posisi AS terhadap Oman, merujuk pada pernyataan Trump dalam rapat kabinet pekan lalu.

Pada kesempatan itu, Trump mengatakan, ia mungkin memerintahkan serangan udara terhadap Oman jika negara tersebut mendukung rencana Iran memungut biaya dari kapal yang melintasi Selat Hormuz, meski Muscat terus membantah memiliki rencana demikian.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent juga mengancam Oman dengan sanksi melalui media sosial jika negara itu mengenakan biaya bagi kapal yang melintas di selat tersebut.

Sehari kemudian, Bessent mengatakan, Duta Besar Oman untuk Washington, Talal Alrahbi, telah meyakinkannya bahwa Oman "tidak memiliki rencana untuk mengenakan pungutan."