Wamendikdasmen: Secara substansial UU Sisdiknas perlu direvisi

 Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat menyampaikan secara substansial Undang-undang (UU) tentang pendidikan nasional perlu diperbaiki (revisi) karena sudah puluhan tahun belum pernah dilakukan perubahan.

"Terkait dengan revisi sistem UU Pendidikan Nasional, tentu ada latar belakang yang menyertainya, secara substansial UU ini sudah lebih dari 23 tahun belum pernah di revisi," kata Wamen Atip Llatipulhayat saat memberi kuliah umum di Kampus Universitas Jambi (UNJA),

Ia mengatakan, sebagaimana layaknya sebuah peraturan, UU akan mengalami kelambatan dalam aplikasi atau kehilangan legitimasi karena rentang waktunya terlalu panjang.

Inisiatif mengubah UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) sudah ada sejak tahun 2022. Inisiatif untuk melakukan perubahan tersebut datang dari DPR-RI untuk merevisi RUU Sisdiknas.

Dalam Rancangan UU tersebut, secara umum akan membahas aturan mengenai sistem pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi, termasuk membahas profesi guru dan dosen bahkan menyasar sampai ke pondok pesantren.

Perubahan yang diharapkan dalam RUU Sidiknas yang pertama metode minor/parsial, kedua perubahan menyeluruh dan ketiga penyusunan substansi baru yang belum diatur. Sampai saat ini rancangan tersebut telah masuk ke tahap penyusunan naskah akademik dan usulan RUU Sisdiknas ke parlemen.

Usulan perubahan menjadi tugas dan wewenang pemerintah pusat dengan landasan observasi kebutuhan di daerah, termasuk pengaturan pemerataan guru.

RUU perlu diubah karena mutu pendidikan belum terwujud, termasuk kualitas dan pemerataan guru. Seperti contoh, semakin ke timur (Indonesia bagian timur) jumlah guru masih terbatas.*