Kemenkumham: MBG harus perhatikan kualitas dan keamanan makanan

 Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menegaskan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memperhatikan kualitas dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan.

"Memperhatikan kualitas dan keamanan makanan agar tidak menimbulkan persoalan kesehatan dalam program MBG itu, penting," ujar Direktur Pelayanan Kemenkumham, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Osbin Samosir ketika menjelaskan menyangkut MBG di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur

Selain itu, kata dia, juga perlu pengelolaan distribusi yang baik mengingat jumlah penerima manfaat mencapai ribuan penerima manfaat di setiap daerah," tambahnya.

Demikian ditegaskan Osbin Samosir ketika jajaran Kemenkumham melakukan diskusi persiapan pelaksanaan program MBG, dengan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kemenkumham mengapresiasi atas kesiapan pemerintah daerah, khususnya dari Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam program MBG, dan Kemenkumham memiliki komitmen kuat mendukung pelaksanaan MBG di seluruh Indonesia.

Terutama, jelas Osbin Samosir, Kabupaten Penajam Paser Utara yang menjadi kawasan strategis karena berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tohar menjelaskan yang perlu dilakukan pemerintah kabupaten adalah memastikan aspek teknis dan operasional di lapangan berjalan dengan baik.

Teknis penyediaan makanan untuk ribuan penerima manfaat juga perlu menjadi perhatian, proses memasak ribuan porsi membutuhkan waktu sejak dini hari dan dikemas dengan benar agar tetap layak konsumsi pada jam makan siang.

"Apabila penanganan kurang tepat, kualitas makanan bisa menurun bahkan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan,” katanya.

Ekosistem pangan lokal juga perlu perhatian, petani lokal yang menghasilkan hortikultura harus bisa dilibatkan dalam rantai pasok program MBG.

Tetapi, kata dia, keterlibatan petani lokal harus dijaga agar tidak menimbulkan gangguan pada pasar umum maupun gejolak harga yang dapat memicu inflasi.